Rusunawa

Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) yang merupakan program pemerintah untuk menyediakan rumah susun sederhana bagi masyarakat menengah ke bawah kiranya perlu kita dukung sepenuhnya. Niat pemerintah yang mulia ini seharusnya mulai tampak, karena sejak tahun 2004 pembangunan rusunawa ini sudah dimulai.

Kenyataan di lapangan ternyata tidak semudah seperti niat awal yang mulia ini. Bila kita jalan-jalan ke Rusunawa di Depok yang terletak di Kampung Banjaran Pucung RT 004 RW 05, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, akan tampak bangunan kosong yang di sana-sini banyak terjadi kerusakan. Sepintas kita akan bergumam dalam hati, gimana sih, udah dibangun sampai selesai pakai duit rakyat (lewat APBD) kok dibiarkan begitu saja... tanggung jawab siapa ya?

Kalau ditelusuri maka kita menjadi tahu, bahwa permasalahan muncul karena birokrasi, dan ujung-ujungnya ada pihak yang tidak kebagian kue... bener ga ya,,wallahualam. Kalau ini benar terjadi maka mereka (pemkot Depok) lupa pada kewajibannya untuk melayani rakyatnya....

Tulisan di Media Indonesia, 14 Juli 2010 yang berjudul Rusunawa Depok Dibiarkan Rusak bisa menjadi informasi bagi kita, bagaimana kesungguhan pemerintah pusat hingga daerah dalam mengelola dan menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Berikut di bawah ini kutipannya

"Di tengah kesulitan pengembang mencari lahan untuk membangun perumahan bagi orang berpenghasilan rendah, Depok malah menyia-nyiakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sudah selesai dibangun pada 2007.
Rusunawa yang menghabiskan dana Rp. 22,9 miliar itu terletak di Kampung Banjaran Pucung RT 004 RW 05, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Kondisinya kini mulai rusak karena lama tidak dihuni. Fakta ini menunjukkan pemerintah kita hanya bersemangat dalam pengadaan proyek, tetapi kurang bergairah untuk menyalurkan kepada peminat.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Rendra Fristoto berkilah pihaknya terkendala dalam memasarkan. Pemkot Depok sudah meminta DPRD membuatkan perda pengelolaan rusunawa. 'Tanpa perda, kami tidak dapat mengoperasikan rusunawa,' cetusnya, kemarin"

Namun, masalah ternyata bukan hanya perda. Listrik pun belum terpasang di dua blok sehingga tidak ada yang mau menyewa. Listrik yang sudah terpasang baru di Blok A, sedangkan Blok B dan C gelap gulita. Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto menyanggah Rendra. Menurutnya, peraturan wali kota (perwali) pun bisa mengatur sewa menyewa rusunawa. 'Setiap aktivitas pemerintah daerah yang berhubungan dengan APBD memang harus diperdakan. Namun karena ini menyangkut kepentingan publik, cukup melalui perwali.' tandasnya.

Rusunawa Depok berdiri lima lantai sebanyak 288 unit hunian. Lantai satu tempat mainan anak-anak, kantor, serta parkir. Yang disewakan mulai lantai dua seharga Rp. 350 ribu per unit per bulan, lantai tiga dan empat Rp. 300 ribu, sedangkan lantai lima Rp. 200 ribu per bulan. ' Itu belum termasuk biaya listrik, sampah, dan air.'ujar Rendra.

Gayus, 40, buruh industri pabrik, yang sudah mengajukan permohonan sewa, sangat kesal dengan kelambanan Pemkot Depok. Di tempat terpisah, Ketua Umum Realestat Indonesai Teguh Satria mengeluhkan sulitnya mencari tanah untuk membangun rumah susun murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. Masalahnya bukan hanya harga tanah yang tinggi, regulasi pemerintah daerah juga sangat memberatkan. Misalnya, pembatasan kepadatan penduduk dengan luas 1 ha hanya boleh dihuni maksimal 3.000 orang. Rusunawa hanya boleh dibangun di lahan 3,5 hektare".

Jadi, kapan nih citra baik pemerintah terangkat ? Ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kasihan Pak SBY yang sudah semangat meresmikan dan menargetkan ribuan tower bagi rakyat menengah ke bawah..... jajarannya selalu kurang commit dan lempar sana-sini untuk menyelesaikan segala permasalahannya.

Mungkin perlu mencontoh program pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah menjadi gas yang terlaksana dalam 1 tahun. Perlu pimpinan seperti JK yang punya niat serius mewujudkannya. Kekurangan selalu ada to,,,, tapi niat mulia harus terus berjalan.